Kementerian PUPR Susun Program Pembangunan Infrastruktur 2021 di Wilayah Bali-Kalimantan-Sulawesi

Sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk lima tahun ke depan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun program 2021 melalui Konsultasi Regional (Konreg) PUPR 2020. Rangkaian Konreg tahun 2020 telah dilaksanakan sebelumnya di 3 lokasi: Magelang, Prapat – Danau Toba dan Labuan Bajo.

“Konreg adalah programming dalam rangka menyusun kegiatan 2021. Setiap tahun ada tiga hal yang harus kita kerjakan, mengevaluasi pekerjaan sebelumnya, melaksanakan program tahun berjalan, dan menyusun program tahun depan. Konreg hari ini untuk memprogramkan kegiatan 2021 di wilayah Bali, Kalimantan dan Sulawesi,” tutur Menteri Basuki di Manado pada Senin, 2 Maret 2020.

Fokus program Kementerian PUPR adalah pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman. Ditambah dengan pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga dan pasar yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Visi Presiden Jokowi yang pertama adalah pembangunan SDM dalam lima tahun ke depan, maka sejak 2019 Kementerian PUPR ditugaskan untuk perbaikan prasarana pendidikan sekolah, madrasah dan PTN/PTKIN sehingga pihak sekolah bisa lebih fokus pada proses belajar mengajar,” ungkap Menteri Basuki.

Fokus selanjutnya adalah integrasi pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus, pariwisata dan industri. Fokus ini adalah bagian dari melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah selesai atau berjalan.

Kemudian, setelah merampungkan program pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang. Kementerian PUPR akan beralih untuk menangani KSPN lainnya, seperti Wakatobi, Morotai dan Toraja.

Di samping pembangunan infrastruktur skala masif, Kementerian PUPR juga terus memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa seperti sanitasi, air bersih dan jembatan gantung. Pada Tahun Anggaran 2020 Kementerian PUPR menargetkan membangun 150 jembatan gantung yang menghubungkan antar desa, terutama sebagai akses ke sekolah. — Construction+ Online