Pada pertengahan tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Badan Pusat Statistik melakukan Rapat Tingkat Menteri untuk merumuskan sasaran pembangunan infrastruktur 2020-2024. Salah satu poin penting yang menjadi target Pemerintah Indonesia terkait mengenai pembangunan infrastruktur nasional adalah bagaimana proyek-proyek infrastruktur ini harus merata di wilayah barat ataupun timur Indonesia, selain isu strategis dan perencanaan konstruksi itu sendiri.
Terkait dengan strategi pembangunan infrastruktur nasional, inisiasi pemerintah ini harus didukung karena infrastruktur itu meningkatkan kompetitif atau daya saing kita yang seharusnya sudah diimplementasikan sejak dulu. Begitu ada percepatan infrastruktur, kita harus mendorong agar kegiatan tersebut terlaksana.
Namun, permasalahannya tidak mudah karena selain masalah biaya, yaitu keterbatasan finansial, juga terdapat masalah tuntutan bahwa infrastruktur yang dibangun harus lebih resilience, tangguh terhadap bencana karena posisi Indonesia berada di wilayah ring of fire dan rentan dengan perubahan iklim yang menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan net zero carbon emission, akan terus mendorong pentingnya re-design kota dan wilayah yang lebih rendah karbon.
Belum lagi, banyak sekali wilayah di Indonesia kaya akan biodiversity. Jika pembangunan infrastruktur melewati hutan atau wilayah pesisir, maka perencanaan dan pelaksanaan konstruksinya harus ramah lingkungan dan hal ini menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, perencana (planner) perlu mendesain kerangka struktur ruang wilayah nasional terlebih dahulu.
REALISASI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Dahulu kita memiliki Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan 6 koridornya. Sekarang, hal ini diperkuat dengan tol laut atau pendulum nusantara, di mana kita harus memastikan agar tol laut itu didukung dengan infrastruktur daratnya yang terintegrasi dengan baik, terutama proyek-proyek yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan laut kita dengan kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan perkebunan, perkotaan maupun kantong-kantong produksi lainnya agar tercipta efisiensi pergerakan dan efisiensi sistem logistik.
HENDRICUS ANDY SIMARMATA
KETUA UMUM IKATAN AHLI PERENCANA (IAP) INDONESIA
Selain berpraktik sebagai ahli perencana wilayah dan kota selama lebih dari 20 tahun, Andy Simarmata juga aktif mengajar dan meneliti paruh waktu pada Fakultas Teknik dan Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia. Tidak hanya pernah bekerja sebagai Advisor untuk Kedutaan Kanada di Indonesia, Andy juga pernah menjadi konsultan ADB, WB, USAid, dan JiCA untuk studi/kajian terkait pengembangan wilayah dan kota. Andy juga mendirikan firma perencana Nusantara Urban Advisory dan HAS Consulting yang bergerak pada jasa konsultansi bidang perencanaan wilayah dan kota.
Aktif menulis pada jurnal internasional, seperti Habitat Internasional, Land Use Policy, dan Cities, Andy juga seringkali diundang sebagai mentor, pembicara, maupun narasumber untuk acara konferensi internasional dan seminar nasional maupun wawancara di media massa nasional. Ia tercatat sebagai penerima fellowship award dari International Social Science Council (ISSC) untuk bidang sustainable urbanization tahun 2014 dan Australia-Indonesia Leadership Program dalam tema Future Cities tahun 2017.
Sejak November 2019, lulusan S1 Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB), S2 Urban Studies Universitas Indonesia (UI), dan S3 Filsafat Universitat Bonn ini terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia. Pada pertengahan tahun 2020, Andy terpilih sebagai Scientific Committee International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).
To read the complete article, register your details above
to be notified once the revamped Construction Plus App is ready!