Capai Rp 128,15 Triliun, Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun 2024 Disetujui DPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp 128,15 triliun. Besaran anggaran tersebut diprioritaskan pada program nasional sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yakni ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

Dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2024 Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi lintas tahun anggaran (Multi Years Contract), serta mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR), dan Direktif Presiden. “Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh pekerjaan konstruksi harus sudah tuntas pada akhir tahun 2024, sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023.

Pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR TA 2024 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp 44,00 triliun dengan kegiatan prioritas, antara lain melanjutkan pembangunan 18 bendungan terdiri dari 1 bendungan baru (Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara), melanjutkan konstruksi 7 bendungan, dan menyelesaikan konstruksi 10 bendungan. Selain itu, akan dilakukan juga pembangunan jaringan irigasi seluas 4.000 hektare dan peningkatan irigasi seluas 38.000 hektare.

Kemudian, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR juga akan melakukan pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 57,5 km, pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m³/detik, dan pembangunan embung 7, antara lain, Embung Tukad Unda di Bali dan Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan akan menyerap sekitar Rp 49,00 triliun, antara lain untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km, pembangunan jalan sepanjang 337,44 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 918,75 meter, serta pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2,31 km.

Dalam rangka OPOR juga dikerjakan peningkatan kapasitas dan preservasi jalan (struktur jalan) sepanjang 1.663,14 km dan preservasi atau penggantian jembatan sepanjang 6,05 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km dan jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung, dan padat karya Ditjen Bina Marga.

Pada TA 2024, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur permukiman sebesar Rp 27 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.835 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 Sambungan Rumah, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 11.370 KK, serta Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 222.012 KK.

Pengembangan bangunan gedung fasilitas publik seluas 27.720 m², rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi pasar sebanyak 16 pasar, dan pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 6 unit.

Selanjutnya, anggaran bidang perumahan sebesar Rp 6,19 triliun dengan kegiatan prioritas untuk pembangunan rumah susun dan rumah khusus. Anggaran tahun 2024 juga digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 1,97 triliun. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan pola Padat Karya Tunai (PKT) tahun 2024 tetap dialokasikan anggarannya, dengan target serapan tenaga kerja 308.000 orang. — Construction+ Online